Produk Layanan Kami

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

6. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

7. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

surat permohonan dari pemohon, fotokopi KTP pemohon, Kartu Keluarga lama (jika ada), surat pengantar dari desa atau kelurahan, serta dokumen pendukung sesuai jenis perubahan data kependudukan dan ketentuan peraturan perundang undangan 

Produk pelayanan berupa Surat Rekomendasi Penerbitan Kartu Keluarga untuk proses penerbitan di Mal Pelayanan Publik. 

Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui pengaduan langsung di kantor kecamatan, loket pengaduan di Mal Pelayanan Publik, serta kanal pengaduan resmi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan kecamatan dan Mal Pelayanan Publik, perangkat komputer, sistem informasi kependudukan, serta fasilitas administrasi pendukung lainnya. 

Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi di bidang administrasi kependudukan, memahami prosedur penerbitan Kartu Keluarga dan mekanisme pelayanan di Mal Pelayanan Publik, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Camat dan koordinasi dengan unit pengelola Mal Pelayanan Publik untuk memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. 

Kecamatan menjamin pelayanan rekomendasi penerbitan Kartu Keluarga diberikan sesuai standar pelayanan, tepat waktu, transparan, dan tidak diskriminatif. 

Kecamatan menjamin keamanan dan kerahasiaan data kependudukan pemohon, serta menjamin keselamatan pemohon selama berada di lingkungan kantor kecamatan dan Mal Pelayanan Publik. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui evaluasi internal, pengawasan oleh pimpinan, serta masukan dan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

6. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

7. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

surat permohonan pencetakan KTP Elektronik dari desa, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan dari desa atau kelurahan, serta dokumen pendukung lain sesuai ketentuan administrasi kependudukan. 

Produk pelayanan berupa Surat Rekomendasi Pencetakan KTP Elektronik yang ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Penanganan pengaduan dilakukan melalui mekanisme pengaduan langsung di kantor kecamatan, kotak saran, maupun kanal pengaduan resmi pemerintah. Setiap pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, serta fasilitas pendukung administrasi lainnya. 

Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi di bidang administrasi kependudukan, memahami ketentuan penerbitan KTP Elektronik, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, ramah, dan akuntabel. 

Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Camat dan pejabat struktural terkait guna memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 

Kecamatan menjamin pelayanan diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan, tepat waktu, transparan, dan tidak diskriminatif. 

Kecamatan menjamin keamanan data kependudukan dan dokumen pemohon serta keselamatan pemohon selama proses pelayanan berlangsung di lingkungan kantor kecamatan. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui evaluasi internal, hasil pengawasan, serta masukan dan pengaduan masyarakat sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

5. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

surat permohonan pencetakan Kartu Identitas Anak dari orang tua atau wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP orang tua atau wali, fotokopi akta kelahiran anak, serta pas foto anak sesuai ketentuan apabila diperlukan.

Produk pelayanan berupa Surat Rekomendasi Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di bawah usia 17 tahun. 

Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui mekanisme pengaduan langsung di kantor kecamatan, kotak saran, maupun kanal pengaduan resmi pemerintah. Setiap pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, serta fasilitas pendukung administrasi lainnya. 

Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi di bidang administrasi kependudukan, memahami ketentuan penerbitan Kartu Identitas Anak, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, ramah, dan akuntabel. 

Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Camat dan pejabat struktural terkait guna memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 

Kecamatan menjamin pelayanan diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan, tepat waktu, transparan, serta tidak diskriminatif kepada seluruh pemohon.

Kecamatan menjamin keamanan data kependudukan dan dokumen pemohon serta keselamatan pemohon selama proses pelayanan berlangsung di lingkungan kantor kecamatan. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui evaluasi internal, hasil pengawasan, serta masukan dan pengaduan masyarakat sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Teknis untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD);

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

6. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

7. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Kepemilikan KTP-el;

2. Kartu Keluarga;

3. Nomor ponsel aktif;

4. Serta kehadiran pemohon untuk proses verifikasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Berupa akun Identitas Kependudukan Digital yang aktif pada aplikasi resmi IKD, yang memuat identitas kependudukan digital dan dokumen kependudukan elektronik

Pengaduan terkait layanan IKD dapat disampaikan secara langsung kepada petugas, melalui kanal pengaduan resmi Disdukcapil atau Pemerintah Kabupaten Sumedang, serta melalui media pengaduan elektronik yang tersedia.

Pelayanan IKD didukung oleh sarana dan prasarana berupa perangkat komputer, jaringan internet, perangkat pemindai QR Code, serta ruang pelayanan yang nyaman dan mudah diakses masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Pelaksana layanan IKD merupakan petugas administrasi kependudukan yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait sistem IKD, serta memahami prosedur dan etika pelayanan publik.

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan unit pelayanan dan perangkat pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan IKD berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara memberikan jaminan pelayanan IKD sesuai standar yang telah ditetapkan, meliputi kepastian prosedur, waktu penyelesaian, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penyelenggara menjamin keamanan data pribadi penduduk dan keselamatan pemohon selama proses pelayanan IKD, sesuai ketentuan perlindungan data dan keamanan sistem informasi kependudukan.

Evaluasi kinerja pelaksana layanan IKD dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (IKM), monitoring internal, serta evaluasi capaian aktivasi IKD sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

7. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Surat permohonan dari Kantor Urusan Agama (KUA);

2. Surat pengantar dari desa/kelurahan;

3. KTP dan Kartu Keluarga calon mempelai dan orang tua/wali;

4. Akta kelahiran calon mempelai;

5. Serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan administrasi perkawinan. 

Produk pelayanan berupa Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan oleh Kecamatan berdasarkan permohonan dari KUA. 

Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas Kecamatan atau melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

Pelayanan didukung oleh ruang pelayanan, perangkat administrasi, arsip dokumen, serta fasilitas pendukung lainnya di lingkungan Kecamatan. 

Pelaksana pelayanan merupakan aparatur Kecamatan yang memahami administrasi pemerintahan dan ketentuan pernikahan sesuai regulasi KUA dan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan Kecamatan untuk memastikan pelayanan penerbitan surat dispensasi nikah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 

Penyelenggara menjamin pelayanan penerbitan surat dispensasi nikah dilaksanakan sesuai standar pelayanan, prosedur yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyelenggara menjamin keamanan dokumen dan perlindungan data pribadi calon mempelai selama proses pelayanan berlangsung. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

5. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Surat keterangan asli;

2. Fhoto copy berkas legalisasi surat keterangan untuk di bubuhi cap bahwa berkas photo copy sesuai dengan yang asli.  

Berupa surat keterangan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Kecamatan.

Pengaduan terkait pelayanan legalisasi surat keterangan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas Kecamatan atau melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, meja layanan, perangkat administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang memadai di lingkungan Kecamatan. 

Pelaksana pelayanan merupakan aparatur Kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan kewenangannya serta memahami prosedur legalisasi dokumen. 

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan Kecamatan untuk memastikan pelayanan legalisasi surat keterangan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

Penyelenggara menjamin pelayanan legalisasi surat keterangan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggara menjamin keamanan dokumen dan keselamatan pemohon selama proses pelayanan legalisasi surat keterangan berlangsung. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui monitoring internal dan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan.