Produk Layanan Kami

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

5. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1.Surat permohonan dari pemohon;

2. Surat pernyataan atau keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh desa atau kelurahan;

3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga para ahli waris;

4. Akta kematian pewaris;

5. Serta dokumen pendukung lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Produk pelayanan berupa Surat Pernyataan atau Keterangan Ahli Waris yang telah divalidasi dan disahkan oleh kecamatan. 

Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui pengaduan langsung di kantor kecamatan, kotak saran, serta kanal pengaduan resmi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, printer, serta fasilitas administrasi pendukung lainnya. 

Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi di bidang administrasi pemerintahan, memahami prosedur validasi surat ahli waris, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Camat dan pejabat struktural terkait guna memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 

Kecamatan menjamin pelayanan validasi surat pernyataan atau keterangan ahli waris diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tepat waktu, transparan, dan tidak diskriminatif. 

Kecamatan menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta dokumen pemohon, serta menjamin keselamatan pemohon selama berada di lingkungan kantor kecamatan. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui evaluasi internal, pengawasan oleh pimpinan, serta masukan dan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

5. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Pindah dan datang antar Kecamatan dalam Kabupaten :

a. Surat keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh Kecamatan;

b. Membawa KTP asli untuk diserahkan ke petugas kecamatan bagi yang pindah keluar;

c. Membawa Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar.

2. Pindah dan datang antar Kabupaten Kota :

a. Surat keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;

b. Membawa KTP asli untuk diserahkan ke petugas kecamatan bagi yang pindah keluar;

c. Membawa Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar.

Produk pelayanan berupa Surat Rekomendasi Surat Pindah yang ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk. 

Penanganan pengaduan dilakukan melalui pengaduan langsung di kantor kecamatan, kotak saran, serta kanal pengaduan resmi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, printer, serta fasilitas administrasi pendukung lainnya. 

Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi di bidang administrasi kependudukan, memahami prosedur pelayanan surat pindah, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Camat dan pejabat struktural terkait guna memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

Kecamatan menjamin pelayanan rekomendasi surat pindah diberikan sesuai standar pelayanan, tepat waktu, transparan, dan tidak diskriminatif. 

Kecamatan menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta dokumen pemohon, serta menjamin keselamatan pemohon selama berada di lingkungan kantor kecamatan.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

6. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

7. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Surat Pengantar dari Desa;

2. Penduduk WNI berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;

3. Membawa Kartu Keluarga;

4. Serta hadir secara langsung untuk dilakukan perekaman biometrik sesuai ketentuan administrasi kependudukan. 

Produk pelayanan berupa data perekaman KTP Elektronik yang terekam dalam sistem administrasi kependudukan dan KTP Elektronik yang diterbitkan sesuai ketentuan.

Pengaduan terkait pelayanan perekaman KTP Elektronik dapat disampaikan secara langsung kepada petugas Kecamatan, melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang, atau melalui media pengaduan elektronik yang tersedia. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa perangkat perekaman KTP Elektronik, jaringan internet, listrik, ruang pelayanan yang nyaman, serta fasilitas pendukung lainnya di Kecamatan. 

Pelaksana pelayanan merupakan petugas administrasi kependudukan / Operator SIAK Perekaman di Kecamatan yang telah dibekali pelatihan dan memahami prosedur perekaman KTP Elektronik.

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan unit kerja Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk menjamin pelayanan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 

Penyelenggara menjamin pelayanan perekaman KTP Elektronik dilaksanakan sesuai standar pelayanan administrasi kependudukan dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi penduduk serta keselamatan pemohon selama proses perekaman KTP Elektronik berlangsung. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui monitoring internal, capaian perekaman, serta Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;

3.. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan;

5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

7. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

8. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1. Form Validasi dari Desa setempat;

2. Kartu Keluarga lama;

3. KTP-el penduduk terkait;

4. Serta dokumen pendukung sesuai jenis perubahan data

Berupa Kartu Keluarga hasil edit data yang telah dicetak dan/atau Kartu Keluarga elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaduan terkait pelayanan Edit dan Cetak Kartu Keluarga dapat disampaikan secara langsung kepada petugas Kecamatan, melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang, atau melalui media pengaduan elektronik yang tersedia. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa perangkat komputer, jaringan internet, perangkat pencetakan dokumen kependudukan, serta ruang pelayanan yang nyaman dan mudah diakses masyarakat.

Pelaksana pelayanan merupakan petugas administrasi kependudukan di Kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsinya serta memahami prosedur Edit dan Cetak Kartu Keluarga. 

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan unit kerja Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara menjamin pelayanan Edit dan Cetak Kartu Keluarga dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, termasuk kepastian prosedur dan kualitas pelayanan.

Penyelenggara menjamin keamanan data kependudukan dan keselamatan pemohon selama proses pelayanan, termasuk perlindungan terhadap data pribadi penduduk.

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (IKM), monitoring internal, serta evaluasi capaian pelayanan administrasi kependudukan sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan.