Detail Produk Layanan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang;

5. Keputusan Camat Cimalaka Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

surat permohonan pencetakan Kartu Identitas Anak dari orang tua atau wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP orang tua atau wali, fotokopi akta kelahiran anak, serta pas foto anak sesuai ketentuan apabila diperlukan.

Produk pelayanan berupa Surat Rekomendasi Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di bawah usia 17 tahun. 

Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui mekanisme pengaduan langsung di kantor kecamatan, kotak saran, maupun kanal pengaduan resmi pemerintah. Setiap pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 

Pelayanan didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, serta fasilitas pendukung administrasi lainnya. 

Pelaksana pelayanan memiliki kompetensi di bidang administrasi kependudukan, memahami ketentuan penerbitan Kartu Identitas Anak, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional, ramah, dan akuntabel. 

Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Camat dan pejabat struktural terkait guna memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 

Kecamatan menjamin pelayanan diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan, tepat waktu, transparan, serta tidak diskriminatif kepada seluruh pemohon.

Kecamatan menjamin keamanan data kependudukan dan dokumen pemohon serta keselamatan pemohon selama proses pelayanan berlangsung di lingkungan kantor kecamatan. 

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui evaluasi internal, hasil pengawasan, serta masukan dan pengaduan masyarakat sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan.